Jum. Sep 20th, 2019

Warga Desa Burangkeng Demo Tuntut Perhatian Pemkab Bekasi Soal TPA Sampah Di Desanya 

2 min read
warga Burangkeng Demo Kantor UPTD Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten Bekasi Soal Sampah

Ratusan massa aksi dari berbagai unsur masyarakat desa Burangkeng, Setu, Bekasi gelar unjuk rasa di kantor UPTD Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten Bekasi yang tak jauh dari tempat tinggal mereka, menyerukan Menolak dan Menutup tempat pembuangan sampah yang ada di desanya, Senin (4/3/2019)

Loading...

Masyarakat burangkeng merasa keberatan dengan adanya lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), karena dampak negatif dari sampah baik terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat nya.

Ditemui di lokasi berlangsungnya demo, Iwan Supratman sebagai Ketua Karang Taruna, mengatakan bahwa selain keberatan akan keberadaan TPA di desanya, ia juga manyamapaikan selama puluhan tahun warga desa Burangkeng tidak mendapatkan kompensasi serta perhatian pemerintah kabupaten Bekasi sebagai mana mestinya.

“Pada intinya kami sebagai masyarakat burangkeng merasa keberatan dengan adanya TPA di burangkeng karena banyak sekali kerugian yang kami terima, bertahun- tahun tempat kami menjadi pembuangan sampah akan tetapi feedback terhadap Masyarakat desa kami seperti kompensasi, kesehatan warga, dan yang lainnya tidak ada dari pemerintah kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Pantauan aksi demo hari ini cukup tertib dan damai dibantu pengawalan pihak kepolisian.Dalam orasi nya,mereka menyebut sebagai tim sebelas yang berasal dari perwakilan tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.

Regulasi tentang pengelolaan sampah tertuang dalam UU NO.18 tahun 2008 inilah yang menjadi dasar warga desa Burangkeng melakukan aksi demo ini.Dimana pada pasal 25 disebutkan tentang Pembiayaan dan Kompensasi dimana masyarakat berhak mendapatkan kompensasi berupa: pemulihan lingkungan, relokasi, biaya kesehatan dan pengobatan gratis,serta kompensasi dalam bentuk lain.

“Ini sebagai buntut dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tidak peduli dan perhatian kepada warga desa kami terkait dampak TPA.Merujuk pada UU No. 18 thn.2008 pasal 25 tentang Pembiayaan dan Kompensasi dimana masyarakat berhak mendapatkan kompensasi berupa: pemulihan lingkungan, relokasi, biaya kesehatan dan pengobatan gratis,serta kompensasi dalam bentuk lain,tapi apa yang kami dapatkan selama 30 tahun ini tidak ada”imbuh Aden lioni wakil ketua karang Taruna Burangkeng

Mereka menyampaikan dalam orasinya, aksi demo warga burangkeng akan terus digelar tanpa batas waktu yang tidak ditentukan.Mereka meminta pihak UPTD untuk sementara menutup dan tidak menerima pengelolaan sampah sebelum pihak pemerintah kabupaten bertemu serta mengabulkan tuntutan mereka.(Red)

Loading...

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.