Soal Penetapan UMSK Yang Molor,Buruh FSPMI Bandung Raya Datangi Kantor Pemprov Jabar

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI dan Garda Metal Bandung Raya pada hari jumat (26/1/2018) bergerak menuju Pemprov Jabar untuk menuntut Pemberlakuan UMSK Jabar 2018 yang terkesan malah Molor. Buruh merasa sikap pemerintah dan para pengusaha tidak serius dalam meng-implementasikan tentang UMSK ini.

Buruh meminta agar pihak pemerintah mempercepat Penetapan UMSK tersebut mengingat dibeberapa daerah seperti Cianjur dan Sukabumi sudah ada Rekomendasi mengenai UMSK 2018.

Rosyad selaku pengurus dari DPW FSPMI JABAR ditemani oleh Jujun (KC FSPMI Bandung Raya), Hendra (PC-SPAI FSPMI Bandung Raya) dan beberapa orang perwakilan lainnya akhirnya diterima oleh perwakilan pihak Pemprov Jabar ibu Marwina ( Kabag Ketenagakerjaan) dikarenakan Gubernur sedang melakukan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri.

“UMSK Jabar 2018 ini harus secepatnya di tetapkan karena jika diperhatikan,selama ini memang pihak pemerintah bahkan juga para pengusaha terkesan ada indikasi mengulur -ngulur waktu untuk diberlakukannya UMSK tersebut” Jelas rosyad.

Lebih dari itu,seluruh buruh menginginkan agar UMSK Jabar 2018 ini diberlakukan per 1 januari 2018 serta meminta DKP diberikan kewenangan membahas tanpa adanya Asosiasi Sektor.

Ade Supiani (Pengurus KC FSPMI Purwakarta) menambahkan bahwa memang selama ini terasa ada indikasi mengulur waktu pemberlakuan Umsk di setiap perusahaan. bahkan kalu bisa UMSK ini ditetapkan bersamaan dengan UMK.

Atas pernyataan tersebut kabag ketenaga kerjaan pemprov jabar Marwina menanggapi bahwa masih ada waktu untuk itu, karena batas untuk usulan UMSK sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 nanti. Diluar itu tahun depan.

“Sebenarnya pemerintah  tidak ada maksud untuk memperlambat pemberlakuan UMSK karena memang masih dalam proses dan proses tersebut masih sesuai dengan alur dan aturannya semua itu haruslah ada kespepakatan antara kedua belah pihak” Kata Marwina

Sukabumi yang memilki Toserba taraf Internasional, Indramayu sektor Migas yang menjadi unggulan juga masih dalam proses penetapan. namun harus diingat bahwa masih ada beberapa daerah yang belum memenuhi persyaratan untuk diberlakukannya UMSK ini. Pemerintah lebih menyarankan agar pihak buruh meminta saran untuk kajian UMSK dari ahli yang Independen atau meminta Pihak Dinas terkait untuk menunjuk Apindo sebagai Asosiasi Sektoral karena jika hanya satu perusahaan saja yang setuju akan dianggap tidak ada kesepakatan yang bulat dan itu akan gugur demi hukum. Lebih dari itu, pemberlakuan SK pun memang harus sesuai kesepakatan dalam rekomendasi.

“Memang UMSK ini baru ada di kota Bandung, Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) itupun masih dalam proses. Namun pihak pemerintah jangan malah melempar masalah ini ke Bipartit untuk perundingan Sektoral di perusahaan masing – masing Bahkan Kami jelas menolak munculnya Upah dibawah UMK” Tegas Jujun (KC FSPMI Bandung Raya). (Ms)

You may also like...

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.