Sen. Sep 16th, 2019

Sistem Magang Dijadikan Modus Perusahaan Hindari Pajak

2 min read

Adanya sistem pemagangan dalam dunia kerja ternyata dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan untuk menghindari pungutan pajak penghasilan (PPh 21). Dengan mempekerjakan peserta magang, perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar pajak PPh 21.

Loading...

Dalam Permen Ketenagakerjaan No. 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri,peserta magang memang tidak menerima gaji baik bulanan maupun harian. Peserta magang hanya menerima uang saku,meliputi insentif peserta magang, uang transport dan uang makan.

“Pengusaha mencoba memang mau menggunakan sistem pemagangan ini untuk menghilangkan kewajiban mereka membayar pajak,” kata aktivis buruh, Alson Naibaho di Jakarta Pusat,(09/03/2019).

Alson mengatakan,indikasi penghindaran pajak ini muncul karena banyaknya perusahaan yang mempekerjakan peserta magang melebihi batas yang ditetapkan. Sementara porsi kerjanya setara dengan buruh lainnya yang berstatus pekerja tetap ataupun kontrak.

Padahal beleid tadi mengamanahkan,pemagangan dibatasi paling lama satu tahun sejak ditandatangani perjanjian pemagangan. Alson menemukan bahwa ada salah satu perusahaan baja yang mempekerjakan peserta magang hingga 10 tahun.

Bahkan jumlahnya mencapai ribuan peserta magang. Kalau memang mau dipekerjakan, sambung Alson,peserta magang yang bekerja bertahun-tahun seharusnya diangkat menjadi pekerja tetap.

“Peserta magang dibatasi satu tahun. Ini yang belum ada sanksi terhadap perusahaan yang memagangkan orang melewati satu tahun,”ujarnya.

Akibat aksi culas itu,perusahaan tidak saja merugikan peserta magang,tetapi juga berpotensi merugikan negara dengan penghindaran pajak PPh 21.

Alson menilai,jika satu perusahaan mempekerjakan 1.000 peserta magang selama 10 tahun, dengan asumsi satu pekerja memiliki PPh 21 sebesar Rp500 ribu/ tahun,maka negara berpotensi kehilangan PPh 21 sebesar Rp5 miliar.

Tahun 2018,pemerintah mencatat ada 50 ribu peserta magang resmi di Indonesia. Sedangkan tahun 2019, diperkirakan mencapai 200 ribu peserta magang. Sayangnya, hingga saat ini Kementerian Ketenagakerjaan belum mampu mencatat jumlah perusahaan yang memagangkan pekerja melebihi batas waktu.

“Andai mereka (perusahaan) menggunakan sistem pekerja tetap,pasti negara punya hak mendapatkan pajak (PPh 21) dari perusahaan. Tapi menurut prediksi saya itu modus untuk menghindari pajak,”ujarnya.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC DKI Jakarta itu juga menyesalkan,masih banyak pekerja yang tidak memahami status magang.

“Ada pemahaman yang salah tentang bahasa magang. Pekerja harian juga seolah-olah dibuat jadi pekerja magang, agar bisa menghindari pajak,”katanya.

Alson menegaskan bahwa peserta magang berbeda dengan mahasiswa atau siswa yang melakukan praktik kerja lapangan (PKL). Peserta magang adalah orang yang sudah lulus di tingkat sekolah maupun universitas.

“Oleh karena itu,butuh pemahaman kepada masyarakat khususnya buruh, agar mengetahui arti magang sebenarnya. Karena magang itu bukan internship atau PKL,” pungkasnya.

gatra

Loading...

1 thought on “Sistem Magang Dijadikan Modus Perusahaan Hindari Pajak

  1. Baru ngeh kalo kewajiban membayar pph21 ada pada pengusaha, yg saya pahami pengusaha hanya sebagai pemotong pph21 saja sementara kewajiban pembayaran pph21 ada pada masing masing wajip pajak, mohon info kalo ada aturan perudangan yang mewajibkan pengusaha membayarkan pph21 atas para pekerjanya

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.