SIARAN PERS: Perjuangan Buruh Menuntut upah Sektoral Kota Bekasi 2018

Perjuangan upah sektoral buruh 2018 masih dihadapkan pada persoalan belum adanya kesedian dari pihak asosiasi sektoraal yang ada di kota bekasi.
GSBI kota bekasi berpandangan ini adalah ekses dari lahirnya sebuah produk yang menindas dari rezim hari ini.

Menurut catatan GSBI ini adalah pelayanan terburuk dari rezim  Jokowi-JK dalam menentukan  upah baik dari umk mau pun umsk yang hanya berdasarkan pada beban inflasi dan kondisi ekonomi.
Ini adalah sebuah dasar yang tidak rasional jika kita sinkronkan dengan kondisi hari ini di saat rakyat di hadapkan dengan persoalan hidup akibat regulasi otoriter rezim Jokowi-JK yanh  mencabut subsidi yang seharusnya di nikmati rakyat.
Harga kebutuhan pokok semakin tidak terkontrol,mencabut subsidi listrik belum lagi harga BBM yang dinaikan secara diam diam ini adalah sebuah skema untuk memiskinkan rakyat khususnya kaum buruh.

Walau secara jelas di dalam menentukan kenaikan upah sudah di atur dalam UU ketenaga kerjaan NO 13/2003 bahwa kenaikan upah melalui mekanisme survei pasar dan berdasarkan kebututuhan hidup layak untuk buruh.

Namun dengan hadirnya peratuaran pemerintah nomer /78 2015 tentang pengupahan yang jelas-jelas merampas hak politik buruh melalui wadah serikat buruh. Demikian halnya dalam menentukan upah sektoral juga di atur dalam PP 78/2015 namun pihak asosiasi sektoral dan perwakilan serikat pekerja sektoral hampir kebanyakan belum bersedia duduk bareng dan berunding agar persoalan upah sektoral ini segera ada titik terang.

GSBI mendukung perjuangan buruh kota bekasi dengan aksi turun ke jalan melalui wadah aliansi buruh kota Bekasi yang menuntut kepada pemerintah kota serta institusi negara dalam menetapkan upah sektoral tahun 2018. 

GSBI bersama aliansi buruh se-kota bekasi menuntut: 

1.Menuntut UMSK kota bekasi tahun 2018 segera Di SEPAKATI

2.APINDO agar Komitmen terhadap hasil ksepakatan rapat Dewan pengupahan

3.Tolak PP 78 Tahun 2015

Walikota,Disnaker dan DPRD  harus hadir sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan negara sehingga persoalan upah sektoral kota bekasi tahun 2018 ini segera di selesaikan,karena bagaimana pun buruh adalah aset yang tidak sedikit telah membantu perputaran ekonomi juga penyumbang pajak yang besar di kota Bekasi.

GABUNGAN SERIKAT BURUH INDONESIA (GSBI) KOTA BEKASI


Minggu-11-February 2018

Supriyanto

Ka.departemen bidang advokasi 

Tinggalkan Balasan