Serikat Buruh GSBI PT.KFN,Desak Perusahaan Agar Tetapkan UMSK 2018

Belum adanya keputusan tentang upah minimum sektoral kota (UMSK) bekasi tahun 2018 ini,membuat sebagian serikat buruh cemas sedangkan batas akhir penetapan upah sektoral adalah di bulan maret.

Hal tersebut lantaran bahwa sampai saat ini sikap apindo yang tidak mau merundingkan besaran nilai UMSK kota bekasi tahun 2018 dengan alasan bahwa kewenanganperundingan tersebut ada pada masing-masing asosiasi sektor perusahaan yang bersangkutan.Sedangkan Apindo sendiri belum membentuk asosiasi sektor tersebut.

Loading...

“Untuk menyikapi hal tersebut kami dari GSBI akhirnya mengambil inisiatif untuk melakukan perundingan terkait UMSK kota bekasi pada pihak perusahaan PT.KFN agar pihak perusahaan mau menyepakati upah sektoral tanpa harus menunggu keputusan pemerintah provinsi jawabarat dalam hal penetapan UMSK 2018” Terang supriyanto pimpinan GSBI PT.KFN

Tepatnya di hari kamis ini 18/ (1/2018) pimpinan tingkat perusahaan GSBI PT.KFN melakukan perundingan pembahasan UMSK dengan pimpinan perusahaan PT.KFN yang di wakili managementnya

Pada tanggal 25 november 2017 kenaikan upah 2018 sudah di putuskan oleh pemerintah yang berdasarkan pada beban inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara prosentase 8.71%. namun di luar itu kita juga menuntut pada pemerintah adanya upah sektoral yang secara aturan dewan pengupahan kota ditentukan melalui mekanisme bipartit dengan menyerahkan besaran upah sektoral sepenuhnya antara serikat buruh dan pengusaha sektoral

“Atas dasar itu kami serikat buruh GSBI yang mewakili semua buruh PT.KFN mengajukan perundingan kepada pihak perusahaan meminta untuk menggunakan prosentase kenaikan upah adalah berdasarkan rumusan kenaikan upah minimum agar segera di realisasikan dengan pertimbangan bahwa kenaikan UMSK  beberapa tahun sebelumnya tidak jauh dari persentase kenaikan UMK”

Selain masalah UMSK dalam perundingan tersebut juga secara tegas pimpina serikat buruh GSBI PT.KFN meminta kepada pihak perusahaan untuk menjalankan skala upah sesuai dengan amanah undang undang ketenagakerjaan yang berlaku dan peraturan menteri tenaga kerja.
Belum adanya keputusan tentang upah minimum sektoral kota (UMSK) bekasi tahun 2018 ini,membuat sebagian serikat buruh cemas sedangkan batas akhir penetapan upah sektoral adalah di bulan maret.

Hal tersebut lantaran bahwa sampai saat ini sikap apindo yang tidak mau merundingkan besaran nilai UMSK kota bekasi tahun 2018 dengan alasan bahwa kewenanganperundingan tersebut ada pada masing-masing asosiasi sektor perusahaan yang bersangkutan.Sedangkan Apindo sendiri belum membentuk asosiasi sektor tersebut.

“Untuk menyikapi hal tersebut kami dari GSBI akhirnya mengambil inisiatif untuk melakukan perundingan terkait UMSK kota bekasi pada pihak perusahaan PT.KFN agar pihak perusahaan mau menyepakati upah sektoral tanpa harus menunggu keputusan pemerintah provinsi jawabarat dalam hal penetapan UMSK 2018” Terang supriyanto pimpinan GSBI PT.KFN

Tepatnya di hari kamis ini 18/ (1/2018) pimpinan tingkat perusahaan GSBI PT.KFN melakukan perundingan pembahasan UMSK dengan pimpinan perusahaan PT.KFN yang di wakili managementnya

Pada tanggal 25 november 2017 kenaikan upah 2018 sudah di putuskan oleh pemerintah yang berdasarkan pada beban inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara prosentase 8.71%. namun di luar itu kita juga menuntut pada pemerintah adanya upah sektoral yang secara aturan dewan pengupahan kota ditentukan melalui mekanisme bipartit dengan menyerahkan besaran upah sektoral sepenuhnya antara serikat buruh dan pengusaha sektoral

“Atas dasar itu kami serikat buruh GSBI yang mewakili semua buruh PT.KFN mengajukan perundingan kepada pihak perusahaan meminta untuk menggunakan prosentase kenaikan upah adalah berdasarkan rumusan kenaikan upah minimum agar segera di realisasikan dengan pertimbangan bahwa kenaikan UMSK  beberapa tahun sebelumnya tidak jauh dari persentase kenaikan UMK”

Selain masalah UMSK dalam perundingan tersebut juga secara tegas pimpina serikat buruh GSBI PT.KFN meminta kepada pihak perusahaan untuk menjalankan skala upah sesuai dengan amanah undang undang ketenagakerjaan yang berlaku dan peraturan menteri tenaga kerja.

Loading...

You may also like...

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.