PJ walikota Bekasi Hadiri Bincang Santai Bahas Pengawasan Intern Pemprov Jabar

Ahmad Heryawan,Gubernur Jawabarat
Ahmad Heryawan,Gubernur Jawabarat

Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah mengikuti acara bincang pagi dengan tema “Peningkatan Maturitas SPlP Level 3 (Terdefinisi) dan Kapabilitas APIP Level 3 (terintegrasi) pada pemda Se-Provinsi Jawa Barat,Senin,(19/3/2018) di Kantor BPKP Provinsi Jawa Barat, Bandung. 

Bincang santai ini juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala BPKP Pusat Arden Ardiperdana dan Kepala BPKP Perwakilan Jawa Barat Achmad Nugraha. 

Adapun tamu undangan yang hadir 21 kepala daerah dan seluruh inspektur daerah se-Provinsi jabar. Ruddy pun saat itu didampingi Inspektur Kota Bekasi Widodo Indrijantoro. 

Pj Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah menyambut baik acara ini sebagai bentuk komitmen masing-masing pemda memiliki rencana target agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel. 

Pemkot Bekasi,lanjut Ruddy mengatakan di awal 2017 telah meraih predikat level 3 Maturitas SPIP dari Penilaian BPKP Jabar. 
Capaian ini ia katakan atas jerih payah seluruh OPD menyuguhkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penilaian diberikan BPKP Provinsi Jawa Barat. 

“Upaya kita melalui pendampingan satgas auditor intern dan rencana tindak pengendalian serta monitoring dan evaluasi berjalan baik hingga dapat predikat level 3 SPIP di Jabar. Prestasi sebagai triger agar kita lebih baik lagi,” ucap Ruddy. 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam kesempatan bincang pagi memberikan sharing informasi terkait pengelolaan SPIP dan APIP ditingkat Pemprov Jabar.

Pj walikota bekasi Rudy Ganda Kusumah (sebelah kanan
Pj walikota bekasi Rudy Ganda Kusumah (sebelah kanan

Ahmad Heryawan menegaskan agar para kepala daerah mampu meningkatkan komitmennya atas akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui peran SPIP dan APIP atau auditor intern. 

“Sangat penting bagi kita diperhatikan karena ke depan tuntutan akuntabilitas publik semakin tinggi. Pengelolaan keuangan yang efektif pada penyelenggaraan termasuk pelaporan dan pengamanan aset negara semakin dilihat publik dan tuntutan kemajuan IT,” 

“Tuntutan global dimana orang baru percaya kalau sudah transparan dan akuntabel. Itu tergantung kepala daerah atau pimpinan tertinggi,” kata Ahmad Heryawan. 

Dikatakan Aher pemprov Jawa Barat Sebanya 6 kali beruntun Pemprov Jabar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satunya berkat andil berjalannya SPIP dan APIP. Proses meraih WTP pun sudah jauh hari dilakukan sebelum capaian pertama WTP. 

“Awalnya juga disetiap OPD ditempatkan aparatur yang memiliki kemampuan bidang akuntansi. Dan jalin kerja sama dengan akuntan perguruan tinggi,” kata Aher. 

“Saya harap WTP juga diraih kembali serta SPIP dan APIP mampu berfungsi ditingkat Kota/Kabupaten di Jawa Barat. 

Selain itu ia mengatakan apresiasinya kepada 7 pemda di Jabar yang meraih SPIP level 3. Diantaranya 6 kaupaten Kota dan 1 Provinsi Jawa Barat. Kota Kabupaten ini yakni Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Depok, kabupaten Bogor, kab kuningan, dan kabupaten Sukabumi. 

“6 Kota dan 1 Provinsi Jawa Barat mampu meraih Level 3 SPIP dan APIP. Mudah-mudahan di 2018 semua Pemda bisa meraihnya,” pungkas Ahmad Heryawan. 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: