Perusahaan Dihimbau Terapkan UMK 2019 di Awal Tahun

Demo buruh
Demo buruh Tolak upah murah (Photo; istimewa)

Setiap perusahaan besar diimbau dapat menerapkan upah minimum kabupaten (UMK) pada awal 2019. Penerapan UMK mesti diberlakukan perusahaan besar, karena biasa menyedot ribuan tenaga kerja dalam sekali proses rekrutmennya.

Menurut aturan PP 78,kenaikan 8,03 persen UMK Kabupaten Cianjur tahun 2019 sebesar Rp 2.336.004,97. Sebelumnya UMK Cianjur sekitar Rp 2.162.366,91, atau dengan kata lain mengalami kenaikkan sebesar Rp 173.638,06.

”Setelah UMK 2019 ditentukan oleh provinsi,perusahaan besar sudah wajib membayar karyawan dengan upah baru. Namun, dalam perjalanan selalu ada perusahaan yang harus menyesuaikan, dan tidak bisa langsung memberlakukan UMK baru dengan beberapa alasan,” ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Cianjur,Kuswara NK,Kamis (22/11/2018)

Dia menduga akan banyak perusahaan yang melakukan pengajuan penangguhan melalui mediasi dan perjanjian. Akan tetapi, dengan berlakunya PP 78, diharapkan seluruh perusahaan mengerti akan adanya sanksi jika peraturan tidak ditaati.

Penerapan UMK terbaru juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mencegah jatuhnya manajemen perusahaan. Pasalnya, sepanjang 2018 tercatat setidaknya dua perusahaan besar dengan modal asing yang kolaps, dan akhirnya tutup karena pengelolaan manajemen yang tidak seimbang.

Kuswara menjelaskan,hal seperti itu bisa saja terjadi ketika perusahaan tak begitu siap untuk menerapkan aturan pengupahan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun memberikan pemberitahuan aturan UMK 2019 lebih awal kepada perusahaan sejak awal pekan ini.

”Supaya perusahaan bisa melakukan persiapan untuk pengelolaan pengupahan. Karena tidak sedikit perusahaan yang sudah bertanya mengenai perkiraan UMK pada pemerintah, tujuannya agar mereka bisa melakukan perhitungan biaya pekerja selama setahun ke depan,” ujar dia.

Berdasarkan data,saat ini tercatat ada 30 perusahaan besar di Cianjur yang mempekerjakan lebih dari 100 orang karyawan. Berkembangnya industri di Cianjur yang terus pasang surut, tapi mampu menarik banyak tenaga kerja, tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Penegasan THR dan uang lembur

Tidak sedikit yang tutup,salah satunya karena sistem pengupahan yang tidak terkoordinir dengan baik. Selain itu, Kuswara juga meminta penegasan kepada perusahaan terkait tunjangan hari raya (THR) dan uang lembur.

Keduanya dibahas,karena menjadi aduan yang banyak diterima oleh dinas terkait sepanjang 2018. Menurut Kuswara,dua hal yang mesti diterima pekerja itu merupakan hak dan kewajiban perusahaan.

Hanya saja,ia mengingatkan, bahwa saat ini semua penerapannya harus mengacu pada struktur skala upah baru yang telah ditetapkan oleh gubernur.

”Tapi ya,kami melalui dinas selama ini hanya menerima keluhan tanpa mampu menindak lebih lanjut. Soalnya, kewenangan pengawasan dan penindakan itu sudah jadi tugas pemprov,” ucap dia.

Sementara itu,Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Cianjur, Momo Suparmo mengungkapkan,berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan, para pengusaha dan anggota APINDO mengaku siap mengikuti keputusan UMK baru dari pemerintah.

”Untuk menerapkan UMK 2019, kami akan melakukan pembenahan di tingkat internal, satu caranya dengan mengadakan musyawarah daerah yang akan digelar akhir bulan ini,” ujar Momo.

Ia mengatakan, saat ini, ada sekitar 30 perusahaan besar yang menjadi anggota APINDO di Cianjur. Ia memastikan aturan pengupahan yang baru itu akan disampaikan dan diterapkan oleh para pengusaha, sesuai instruksi yang diberikan pemerintah terkait.

Sumber: PR

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: