Sel. Okt 15th, 2019

Perselisihan Hubungan Industrial Di Kota Bekasi Tinggi

2 min read
Ilustrasi Perselisihan Hubungan Industrial
Ilustrasi Perselisihan Hubungan Industrial

Jadi daerah dengan upah minimum kota (UMK) terbesar kedua di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi cukup sukses mengelola hubungan industrial antara buruh dan pengusaha. Buktinya,meski UMK 2019 ditetapkan Rp 4.229.756 tapi hingga kini tak ada penangguhan pembayaran upah minimal pekerja tersebut.

Meski begitu,kasus perselisihan antara buruh dan perusahaan selama kurun lima tahun terakhir cukup tinggi. Totalnya, ada 1.115 kasus perselisihan buruh dengan perusahaan di daerah tersebut. Ada empat indikator penyebab perselisihan tapi paling dominan adalah persoalan hak pemberian upah karyawan.

Loading...

”Kalau di total memang ada 1.115 perselisihan antara buruh dan pekerja selama periode 2013-2018,”terang Staf Analis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi Riano Eriza,Selasa (19/3/2019).

Dengan jumlah itu, rata-rat perselisihan buruh dan pengusaha setahun mencapai 250 kasus.

”Jadi, perusahaan bukannya tidak membayar upah sesuai UMK yang sudah ditetapkan. Tapi perselisihan terjadi karena upah buruh tertunda. Ada juga kasus pembayaran upah tak sesuai perjanjian kerja. Sampai sekarang belum ada penangguhan oleh perusahaan terkait penerapan UMK 2019,” paparnya.

Selain masalah upah yang merupakan hak,kata Riano lagi, kasus ketenagakerjaan lainnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK), lalu kepentingan muatan kerja sama antarpekerja dan perselisihan antarserikat pekerja.”Biasanya,di setiap satu perusahaan banyak berdiri serikat pekerja. Itu juga menimbulkan konflik hubungan kerja,”katanya lagi.

Menurut dia juga, dalam menyelesaikan perselisihan itu, Disnaker Kota Bekasi melakukan mediasi antara perusahaan dan pekerja. ”Bila ada perselisihan, kita lakukan mediasi mengacu sesuai aturan yang ada,” cetusnya. Lalu,hasilnya akan dilanjutkan dengan keputusan rekomendasi.

Untuk diketahui,jumlah industri yang ada di Kota Bekasi mencapai 1.258 perusahaan. Dari jumlah itu, terdapat 90 perusahaan berskala besar. Sedangkan sisanya perusahaan menengah ke bawah,termasuk perusahaan asing yang membuka usaha di Kota Bekasi.

Perusahaan itu terkonsentrasi di tiga kawasan industri besar, yakni Kawasan Industri Wahab Affan, di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Bekasi Barat. Lalu, Kawasan Industri Kaliabang, Pondokungu,Kecamatan Medan Satria dan Kawasan Industri Narogong di Kecamatan Bantargebang.

Sementara itu,Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Bekasi M Rusli mengaku,pemerintah daerah menjadi penengah bilamana terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Acuannya,adalah aturan yang sudah tertuang dalam keputusan pemerintah terkait perselisihan industrial.

”Bila ada perselisihan,kami akan melihat perjanjian kerja antarperusahaan dengan buruh yang memang berbeda di masing-masing perusahaan,” ucapnya. Rusli juga menjelaskan, selama penetapan UMK 2019 belum ada perusahaan yang gulung tikar. ”Semua perusahaan di Kota Bekasi menerima UMK 2019,”katanya lagi.

Bahkan,kini Disnaker Kota Bekasi bersama asosiasi perusahaan dan serikat pekerja tengah membahas besaran nilai UMK untuk tahun depan. ”Saat ini, untuk penetapan UMK 2020 sedikit-sedikit sudah kami bahas bersama dewan pengupahan. Agar penetapan UMK tahun depan tidak merugikan kedua belah pihak,” cetusnya.

(indopos)

Loading...

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.