Pemohon Kartu Sehat KS-NIK Bertambah Pasca Pilkada Bekasi

Kartu sehat berbasis NIK kota bekasi
Kartu sehat berbasis NIK kota bekasi

Pemohon Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) milik Kota Bekasi mengalami peningkatakan pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juni 2018 lalu.

Pemohon yang biasanya berjumlah sekitar 300 orang ini,kini menjadi 800 pemohon setiap hari.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi,Junaedi mengatakan,para pemohon biasanya mendatangi posko KS NIK di Kantor Pemerintah Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 1,Bekasi Selatan.

Mereka mengajukan beberapa dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dalam permohonan KS NIK.

“Jumlah pemohon yang awalnya hanya 570.500 kepala keluarga, kini menjadi 743.000 kepala keluarga,”kata Juanedi, Jumat (10/8).

Junaedi mengatakan,jumlah pemohon KS NIK meningkat karena masyarakat mulai merasakan nilai manfaat dari jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) tersebut.

Selain bisa menangani segala macam penyakit,masyarakat  tidak dibebankan biaya premi atau iuran setiap bulannya.

Pemerintah,kata dia,juga tidak memberikan persyaratan khusus untuk para pemegang KS NIK.

Mereka hanya perlu melampirkan identitas warga Kota Bekasi,maka proses kepemilikan kartu bakal terealisasi. “Untuk layanannya mendapat kelas III,” ujarnya.

Menurutnya,ada empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pelayanan KS NIK yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi.

Masing-masing OPD memiliki tugas dan perannya masing-masing. Misalnya,Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencetak kartu dan Dinas Sosial bertugas memverifikasi data pemohon.

Sedangkan Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bekasi memberi pelayanan sekaligus melindungi biaya peserta KS NIK.

“Kalau untuk anggaran,kewenangannya ada di Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bekasi,” ucapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi,Tanti Rohilawati mengaku,tahun 2018 ini alokasi anggaran untuk KS NIK mencapai Rp 115 miliar.
Rencananya,dana itu akan ditambah Rp 30 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018.

“Karena tahun 2017 lalu, kita juga mendapat dana tambahan dari APBD Perubahan untuk menutupi pembayaran pengobatan masyarakat,” kata Tanti Rohilawati.

Tanti mengungkapkan, sebetulnya sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi pelayanan kesehatan lebih baik bagi masyarakat.
Dia berharap,agar tidak ada lagi laporan tentang penolakan pasien kurang mampu di rumah sakit swasta.

Apalagi, pasien tersebut telah dibekali Kartu Sehat. “Jam berapa pun pasien datang, harus diterima dengan baik,” ujarnya.

Para pemegang KS NIK, kata dia, mendapat layanan kesehatan seperti klinik, puskesmas,rumah sakit pemerintah,dan swasta.

Bahkan,jangkauan rumah sakit yang menjadi rekanan KS NIK juga sampai ke wilayah DKI Jakarta,Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi,dan Kota Tangerang, Banten.

“Jangkauan rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan KS NIK selalu kita perluas,sehingga bukan hanya di Kota Bekasi tapi di daerah lain KS NIK tetap bisa digunakan,”katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada sekitar 50 rumah sakit swasta dan milik pemerintah yang menjalin kerjasama dengan KS NIK.

Misalnya RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto,RS Cipto Mangunkusumo, RS Persahabatan, dan RS Islam Pondok Kopi.(wrtkt)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: