Pemkot Bekasi Kucurkan Hampir RP 200 Miliar Untuk Bayar Klaim Berobat Masyarakat

Hngga pertengahan September 2018, Pemerintah Kota Bekasi telah mengucurkan dana sekitar Rp 197 miliar untuk membayar klaim berobat gratis masyarakat setempat di rumah sakit swasta.

Dana sebanyak itu diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi,Tanti Rohilawati mengatakan, total pagu anggaran yang disiapkan pemerintah daerah mencapai Rp 237 miliar untuk pembiayaan berobat gratis masyarakat yang menggunakan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK).

Dia merinci, awalnya pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 113 miliar di APBD murni 2018 untuk membayar klaim rumah sakit.

Sekitar Rp 43 miliar diambil untuk membayar klaim rumah sakit swasta untuk periode akhir 2017 lalu.

Sedangkan Rp 70 miliar lagi untuk membayar klaim rumah sakit swasta periode Januari-April 2018.

Pada triwulan kedua, pihaknya kembali mengajukan dana kepada tim anggaran daerah sehingga disediakan dana Rp 124 miliar untuk persediaan sampai akhir Oktober

“Dari dana itu, baru terserap sekitar Rp 84 miliar,” kata Tanti, Rabu (26/9/2018).

Tanti mengatakan, triwulan ketiga pihaknya kembali mengajukan penambahan dana untuk pembiayaan Kartu Sehat NIK guna kebutuhan November lewat APBD-Perubahan 2018.

Diperkirakan kebutuhan selama sebulan itu mencapai Rp 25 miliar.
“Kalau Desember klaimnya di Januari, maka dialokasikan di tahun depan,” katanya.

Tanti menilai, kebutuhan dana untuk pelayanan dasar kesehatan di Kota Bekasi  jauh lebih sedikit dibandingkan harus diintegrasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sebab semua masyarakat Kota Bekasi bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis tanpa dibebankan membayar premi atau iuran setiap bulan.

“Kalau semua warga Kota Bekasi  ditanggung premi BPJS, maka dana yang dikeluarkan mencapai Rp 600 miliar lebih dalam setahun, jadi lebih rendah KS NIK,” katanya.

Dia menganalogikan,sekitar 400.000 orang dari total jumlah penduduk Kota Bekasi  yang mencapai 2,6 juta jiwa merupakan peserta jaminan kesehatan nasional yang ditanggung pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Melalui skema penerima bantuan iuran (PBI), pemerintah memberikan suntikan dana ke lembaga BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Kalau diintergrasikan ke BPJS, kami harus membayar premi 2,2 juta jiwa penduduk Kota Bekasi sisanya, sehingga dana yang dibutuhkan Rp 607 miliar,” kata dia.

Dengan dikeluarkannya Kartu Sehat ini pula, kata dia, tingkat kesadaran masyarakat Kota Bekasi untuk memeriksakan kesehatannya meningkat tajam.

Menurut dia, pengunjung ke rumah sakit swasta sampai dengan September menggunakan jaminan KS sudah menembus angka 675.000.

“Sebelumnya orang enggan periksa kesehatan karena harus membayar, sekarang dijamin oleh pemerintah sehingga bila ada penyakit, penanganannya bisa dilakukan maksimal karena telah dideteksi secara dini,” kata dia.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, sebetulnya sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dia pun berharap,agar tidak ada lagi laporan adanya penolakan pasien yang memegang kartu ini.

“Jam berapa pun pasien datang, harus diterima dengan baik,” tegas Rahmat.

Rahmat berpesan agar pemilik Kartu Sehat berbasis NIK menggunakannya secara bijaksana. Bila menderita sakit pilek dan demam biasa, sebaiknya berobat ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

“Tapi kalau membutuhkan penanganan medis lanjutan, seperti operasi bisa langsung ke rumah sakit,” kata Rahmat.(tribun)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: