MUI Kota Bekasi Keluarkan Maklumat Untuk Pilkada Serentak 2018

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, KH Zamakhsyari, mengeluarkan maklumat dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Isi Maklumat tersebut yakni :

 

Pertama,pelaksanaan Pilkada merupakan sarana mengekspresikan hak politik warga masyarakat yang harus di apresiasi melalui penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, bersih dan berwibawa tidak dikotori dengan perbuatan money politic dan black campaign.

 

Kedua,pelaksanaan Pilkada harus dijadikan momentum bagi penguatan sistem berdemokrasi dalam rangka memilih pemimpin daerah yang benar, adil dan beramanah yang berorientasi mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

 

Ketiga,seluruh pasangan calon peserta Pilkada, tim sukses dan pendukung mampu menahan diri dan mengendalikan emosi untuk tidak melakukan provokasi, fitnah, isu SARA dan tidak menyebarkan berita bohong (hoax) baik langsung atau melalui media yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, umat islam dan masyarakat.

 

Keempat,kepada semua kekuatan politik pendukung pasangan calon Pilkada dan juru kampanye tidak menggunakan masjid, mushola dan langgar sebagai tempat kampanye dan tidak melakukan perbuatan dan penyaiaran yang melanggar norma agama.

 

Kelima,Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Kota Bekasi secara tegas mampu menjaga integritas Pilkada damai, jujur, adil, bersih dan berwibawa. Sehingga, masyarakat Kota Bekasi dapat menyalurkan hak poltiknya tanpa merasakan adanya tekanan dan intimidasi dari pihak manapun.

 

Keenam,Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi dapat memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran dalam Pilkada harus direspon sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku dengan tidak memihak kepada salah satu calon.

 

Ketujuh,aparat keamanan mampu memastikan kondisi aman terkendali di Kota Bekasi menjelang, pada saat dan setelah Pilkada tanggal 27 Juni 2018 sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyalurkan hak aspirasi politiknya.

 

Kedelapan,media sosial dan awak media massa mampu mengontrol penyebaran informasi seputar Pilkada dengan prinsip-prinsip kebenaran, menjaga kode etik jurnalistik dengan ekspresi damai, jujur, adil dan akurat. Sehingga, tidak menimbulkan mis informasi dan provokasi.

 

Kesembilan,para ulama,kyai,ajengan, ustadz dan ustadzah tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya membimbing umat ke jelan yang benar, menyuarakan amar ma’ruf nahi munkar dan menjadi panutan umat, tidak terpengaruh dan terjebak ke dalam bujuk rayuan politik adu domba yang provokatif sehingga menimbulkan kebencian dan perpecahan umat. (tim)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: