Meski Bupati Jadi Tersangka,Pelayanan Publik Di Kabupaten Bekasi Tetap Berjalan Normal

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (15/10/2018) malam. Neneng Hasanah Yasin menjalani pemeriksaan KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (15/10/2018) malam. Neneng Hasanah Yasin menjalani pemeriksaan KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek Meikarta.(Photo;Istimewa)

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja memastikan pelayanan pemerintahan di wilayah setempat tetap berjalan, meski Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah pejabat daerah, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Eka Supria Atmaja seusai apel bersama aparatur di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Selasa (16/10/2018) pagi.

“Saya informasikan pelayanan di Kabupaten Bekasi tetap berjalan dan saya pastikan itu,” katanya.

Menyusul kejadian ini, Eka Supria Atmaja menyatakan tengah mengumpulkan seluruh pejabat dari eselon II (sekretaris daerah, asisten daerah, kepala dinas, dan staf ahli), untuk menggelar rapat bersama. Agenda rapat yang dibahas berkaitan dengan penangkapan bupati dan sejumlah pejabat daerah setempat.

“Untuk sementara itu dulu, ini sekarang saya mau langsung rapat bersama seluruh pejabat eselon II,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju. Birokrat tertinggi di Kabupaten Bekasi ini menyatakan, aparatur tetap melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk masyarakat.

“Semua organisasi perangkat daerah (OPD) tetap melakukan tugas dan kewenangan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Dan kita pun masih menunggu, nanti langkah-langkah berikutnya akan seperti apa,” tuturnya.

KPK telah menetapkan empat penyelenggara negara di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai tersangka kasus gratifikasi perizinan pembangunan properti Meikarta di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Senin (15/10/2018).

Empat orang yang ditetapkan tersangka itu adalah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat Maju Banjar Nahor, dan Kepala Bidang Tata Ruang Neneng Rahmi.

Dalam proses penerbitan izin, Neneng Hassanah Yasin dijanjikan mendapat fee sebesar Rp 13 miliar. Hingga penangkapan kemarin, Neneng Hassanah Yasin disebut telah menerima dana sebesar Rp 7 miliar. Ada pun barang bukti yang diamankan penyidik dalam operasi tangkap tangan kemarin adalah uang 1 miliar dalam bentuk pecahan dolar Singapura dan rupiah serta uang tunai Rp 513 juta.

Akibat perbuatannya, mereka dijerat pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.