Maroko Putus Hubungan Diplomatik dengan Iran

Bendera Negara Maroko
Bendera Negara Maroko

Pemerintah Maroko mengumumkan memutus hubungan diplomatik dengan Iran pada Selasa (01/05). Iran dituduh berkoordinasi dengan milisi Syiah Hizbullah Lebanon untuk mendukung gerakan Paratai Polisario di wilayah Sahara Barat.

Partai Polisario adalah organisasi pergerakan kemerdekaan Sahara Barat yang didirikan pada 10 Mei 1973. Pergerakan ini berupaya mendirikan negara untuk penduduk Sahara Barat, yang dijuluki dengan nama Sahrawi. 

Awalnya pergerakan ini didasarkan pada asas-asas sosialisme,namun semenjak tahun 1990 mereka mengikuti asas liberalisme dan demokrasi.

Semenjak tahun 1979,Polisario diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai perwakilan bangsa Sahara Barat. 

Pergerakan ini dilarang di wilayah Sahara Barat yang dikuasai oleh Maroko,dan mengangkat benderanya dianggap ilegal.

Menteri Luar Negeri Maroko,Nashir Bourita, mengaskan kepada Al-Jazeera bahwa putusan itu dikeluarkan setelah negara menerima bukti Hizbullah Lebanon mendukung dana,logistik dan militer terhadap Partai Polisario.Dia menunjukkan,pihaknya telah meminta Dubes Iran untuk Maroko untuk pulang.

Bourita menjelaskan,alasan utama dikeluarkan putusan ini terkait dengan ancaman keamanan nasional bagi Kerajaan dan warga Maroko.Bukti-bukti dan data yang akurat telah menegaskan bahwa Hizbullah Lebanon berkoordinasi dengan kedutaan Iran di Aljazair untuk membantu Front Polisario membangun komando militer dan melatih anggota front itu bertempur serta mempersenjatai mereka.

Maroko juga telah memanggil Dubes Maroko untuk Iran dan menutp kantor Dubes Maroko di Iran.

Hubungan antara Maroko dan Iran kembali normal pada akhir 2016 setelah tujuh tahun kerenggangan menyusul sikap tegas Maroko terhadap Teheran yang berupaya menyebar paham Syiah di negara tersebut.

Sengketa wilayah Sahara dimulai pada tahun 1975 setelah berakhirnya pendudukan Spanyol dan kehadirannya di wilayah itu, mengubah perselisihan antara Maroko dan Polisario menjadi konflik bersenjata yang berlangsung hingga 1991 dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata.

Maroko bersikeras pada haknya untuk wilayah Sahara, dan mengusulkan solusi otonomi diperpanjang di bawah kedaulatannya, pada saat Front Polisario mengatur referendum untuk penentuan nasib sendiri, proposal yang didukung oleh Aljazair, yang menjadi tuan rumah di wilayahnya (Tindouf)

Tinggalkan Balasan