KPU Minta Paslon Tidak Beriklan Di Media Masa

komisioner KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni.
(Photo) Komisioner KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi,kembali mengingatkan kepada setiap pasangan calon walikota dan wakil walikota Bekasi,untuk tidak beriklan di media masa,baik cetak,elektronik maupun online.

 

Larangan ini tertuang dalam PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 60 tentang media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU sendiri.

 

“Sejak ditetapkan,pasangan calon tak lagi bisa beriklan langsung ke media,karena semua diurus oleh KPU. Apabila aturan ini dilanggar para calon,maka akan dikenakan sanksi berat,baik itu peringatan tertulis sampai pembatalan calon itu sebagai kandidat peserta kepala daerah,” kata komisioner KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni.
 

Nurul menjelaskan,proses peringatan terhadap pelanggaran tersebut melalui tahapan yang sudah ditentukan. Pertama yaitu peringatan,berbentuk lisan dengan cara memanggil pasangan calon.jika masih terulang,maka KPU akan memberikan peringatan tertulis.”Kalau masih juga kita akan batalkan pencalonannya. Karena itu kita minta komitmen dari masing-masing pasangan calon,” tegasnya.

Iklan kampanye pasangan calon,lanjut Nurul kini menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu jika ada pasangan calon yang memasang iklan, dapat dikenakan sanksi hingga didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam pelaksanaan pilkada.

 

Sesuai aturannya, pihak pasangan calon (paslon) hanya diperbolehkan memasang iklan selama dua pekan saja, dari tanggal 10 sampai 23 Juni 2018.” Untuk iklan di media massa, penyelenggara Pilkada telah menjadwalkan tahapannya, yaitu 14 hari menjelang masa tenang. Itu pun yang memasilitasi KPU, bukan pasangan calon,”tegas Nurul.

 

Nurul mengakui, saat ini kedua pasangan calon walikota dan wakil walikota Bekasi banyak beriklan di media masa. Padahal, KPU kota Bekasi sudah memperingati,”Kami sudah berkirim surat. Nanti kami akan memberikan teguran lagi,”imbuhnya.

 

Media,kata Nurul juga harus memahami aturan ini. Dalam pemberitaan,tiap calon harus adil dan berimbang.Media diharapkan tidak ada keberpihakan ke salah satu pasangan calon.”Media itu independen jangan sampai hanya satu paslon saja yang dominan dimediakan. Semuanya harus diberi ruang yang merata,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan