Keluarkan Penetapan Atas Pelanggaran Upah Lembur Di PT. G4S Security Services,GSBI Audensi Dengan Sudinakertrans Jakarta Selatan

Keluarkan Penetapan atas Pelanggaran Upah Lembur di PT. G4S Security Services, GSBI Audensi dengan Sudinakertrans Jakarta Selatan.

Dilatarbelakangi pengaduan Serikat buruh SBSS-GSBI PT.G4S Security service atas dugaan pelanggaran hak normatif buruh yang menjadi norma kerja,para pimpinan serikat buruh datangi sudinakertrans jakarta selatan untuk melakukan Audensi,pertemusn tersebut di gagas oleh DPP GSBI,Kamis (26/7/2018).

Dalam audensi ini pihak Sudinakertrans Jakarta Selatan di hadir langsung Sudrajat sebagai Kepala Sudinakertrans Jakarta Selatan,Widodo sebagai Pengawas,Lela Arlini sebagai Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja dan beberapa Staf Sudinakertrans Jakarata Selatan,sementara dari pihak Serikat Buruh PTP.SBSS-GSBI PT.G4S Security Services di hadiri oleh seluruh pengurus yang di pimpin langsung oleh  Irfan Supriadi sebagai Ketua Serikat SBSS-GSBI dan perwakilan Dewan Pimpinan Pusat GSBI yang diwakilkan oleh Ismett Inoni dan Kurbana Yastika.

Dalam audiensi tersebut,Kurbana Dari DPP GSBI menyampaikan beberapa poin diantaranya mengenai klarifikasi perkembangan terkait pengaduan dari serikat buruh SBSS-GSBI PT.G4S Security Services yang sudah disampaikan kepada Sudinakertrans Kota Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran norma kerja yang terjadi di PT. G4S Security Services pihak sudinakertrans Jakarta Selatan sudah mengeluarkan Surat Penetapan dan permasalahan PHK sepihak yang sedang dilakukan oleh perusahaan terhadap para buruh.

Kasudinasker jakarta selatan,Sudrajat menyampaikan bahwa pihaknya Sudah menerima dan memproses pengaduan dari Serikat Buruh SBSS-GSBI PT. G4S Security Services dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap PT.G4S Security Services.

“Kami sudah mengeluarkan surat penetapan Pengawas Nomor 2014 tahun 2018 tentang Perhitungan Kekurangan Upah Lembur yang belum dibayar atas nama Sriyadi dkk (20 orang) periode 2011-2017 yang bernilai sebesar Rp.325.868.625 (Tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan enam ratus dua puluh lima rupiah) dan pihak Pengawas Sudinakertrans Jakarta Selatan sudah menyampaikannya kepada pihak perusaan tertanggal 21/05/2018 lalu.”Jelas Sudrajat.

Lebih lanjut Sudrajat menyampaikan pihak perusahaan sudah menjawab Surat Penetapan tersebut di atas dengan menyangkal bahwa mereka telah melakukan pelanggaran dan merasa sudah melaksanakan pembayaran upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Irfan Supriadi Ketua SBSS-GSBI PT.G4S Security Service seusai pertemuan Mengatakan “Untuk menindaklanjuti Surat Penetapan tersebut Pengawas Sudinakertrans Jakarta Selatan sudah melakukan 2 kali memanggil pihak perusahaan untuk klarifikasi Surat Penetapan dan dalam klarifikasi tersebut pihak perusahaan membuat Surat Pernyataan yang dibuat oleh perwakilan perusahaan atas nama Agus Junianto sebagai HR Staff PT.G4S Security Services.”

Irfan Supriadi menambahkan,Pihak perusahaan menyatakan akan mengajukan banding kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia atas surat Penetapan kekurangan Upah Lembur pada tanggal 02 Agustus 2018 mendatang.

“Untuk surat tembusannya akan di sampaikan ke Sudinakertrans Jakarta Selatan dan Serikat Buruh PTP.SBSS-GSBI PT.G4S Security Services,siap di proses sesuai perundang-undangan yang berlaku jika tidak melaksanakan surat pernyataan tersebut.”Kata Irfan Supriadi.

Kemudian mengenai PHK sepihak yang terjadi di PT.G4S Security Services pihak Sudinakertrans menyarankan agar segera melaporkan ke pihak Sudinakertrans Jakarta Selatan agar segera diproses.

Sementara itu  Ismett Inoni dari DPP GSBI menyampaikan dan berharap pihak Sudinakertrans melakukan pemeriksaaan dan pengawasan terhadap PT.G4S Security Services  dengan memeriksa beberapa dugaan pelanggaran norma kerja sesuai wewenang yang dimiliki oleh Sudinakertrans Jakarta Selatan Sehingga tidak mengulangi lagi pelanggaran atas persoalaan ini tidak terjadi kembali. 

PHK sepihak yang terjadi di PT. G4S Security Services adalah modus lama yang terus menerus di pakai oleh pihak perusahaan dengan beralasan pekerja sudah dilakukan peralihan untuk menghindari kewajiban perusahaan untuk mengangkat buruh tersebut menjadi buruh tetap atau membayar hak-hak pekerja jika pekerja tersebut di PHK. (Ms)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: