Kedatangan Kapal Greenpeace Disambut Aksi HAM GSBI Papua Barat

Raindow Warrior, Kapal Greenpeace asal Negara Belanda disambut aksi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Linkungan di Pelabuhan Manokwari, Provinsi Papua Barat, Senin (12/03/2018)

Aksi yang digelar Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Papua Barat bersama aktivis linkungan itu berlansung sekitar pukul 10.00 WIT itu.

Dalam aksi itu massa membawa sejumlah pamflet bertulis “kami orang asli Papua menuntut pengakuan perlidungan dan penghormatan hak-hak kami atas tanah dan hutan” dan “kami menuntut keadilan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM Wasior 2001”.

Ketua GSBI Papua Barat kepada brain.id, Johanes Akwan mengatakan, aksi ini adalah bentuk atau langkah untuk memberikan dukungan kepada kampanye Internasional yang digadang oleh Greenpeace.

“Tentunya ada sebuah persoalan mendasar yang berkaitan dengan pelanggaran HAM diantaranya yang diantaranya kasus pelanggaran HAM berat di Wasior 2001,”katanya kepada braind.id, Senin (12/03/2018).

Lanjut, sebutnya, kasus pelanggaran HAM berat Wasior tersebut sangat mengorbankan hak-hak masyarakat sipil dan hal ini harus menjadi perhatian serius.

“Bicara penyelamatan hutan, maka kita bicara penyelamatan manusianya. Oleh sebab itu kami pada prinsipnya yang tergolongan dalam aktivi linkungan bersama GSBI, kami mendesak kepada peerintah untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat khususnya Wasior berdarah tahun 2001,”bebernya.

Kemudian, Ketua GSBI Papua Barat ini juga meminta pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat tentang hutan dan tanah. Maka, menurutnya perlu ada regulasi yang mengakui atau mengakomudir tentang hak-hak masyarakat adat.

“Sehingga esensi daripada penyelamatan linkungan ini bisa diketahui dan diselesaikan secara hukum oleh negara,”sebutnya.

Berikutnya, Akwan mengemukakan bahwa berbicara hutan lestari berarti berbicara kelestarian yang tidak menghancurkan hak-hak masyarakat adat, karena di dalam hutan itu ada masyarakat pemilik hak ulayat.

“Jadi lindungi hutan dan manusianya itu menjadi wajib karena di dalam hutan dan manusianya itu ada hak-hak masyarakat adat yang harus dilindungi. Sehingga hutan itu bisa lestari,”tandas Johanes Akwan. 

You may also like...

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.