Sen. Okt 14th, 2019

Ini 4 Program Unggulan 100 Hari Kerja Walikota Bekasi Terpilih

3 min read

Walikota Dan Wakil Wslikota
Walikota Dan Wakil Walikota Bekasi terpilih Rahmat Efendy Dan Tri Adhianto

KEPALA daerah terpilih periode 2018-2023 hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Rahmat Effendi – Tri Adhianto Tjahyono,telah menyusun program 100 hari kerja kepemimpinannya.

Tercatat ada empat program unggulan yang bakal diterapkan pascapelantikannya pada 20 September 2018 mendatang.

Loading...

“Keempat program itu adalah perluasan mal pelayanan publik (MPP),pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi dengan Kabupaten Bekasi,menjalin interaksi tata ruang dengan Provinsi Jawa Barat dan pembentukan badang usaha baru dalam mengelola sampah dan pasar,” kata Rahmat,Minggu (22/7/2018).

Rahmat menjelaskan, keempat program unggulan ini dibuat karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dia menginginkan,masyarakat Kota Bekasi merasakan secara instan, meski nyatanya kali ini adalah periode kedua kepemimpinannya.

“Sebetulnya program ini dibuat untuk melanjutkan dan melengkapi perencanaan yang sudah kami implementasikan pada periode sebelumnya.Penyempurnaan program dibuat agar masyarakat bisa lebih merasakannya,” ujar Rahmat.

Dari empat program itu, kata dia, yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah MPP di Mal Pasar Proyek,Bekasi Timur; pengelolaan sampah dan pasar serta pendistribusian air bersih PDAM Tirta Bhagasasi.

Berdasarkan catatannya,ada 1.000 sampai 1.500 pemohon setiap hari di MPP. Terkadang situasi ini membuat petugas kuwalahan karena konsentrasi pemohon sangat banyak di satu titik.

“Jumlah pemohon sangat banyak karena kita menggandeng sembilan instansi vertikal dan horizonal di MPP. Contohnya kepolisian,masyarakat bisa memperpanjang masa berlaku SIM,surat kehilangan dan sebagainya,”kata politisi Golkar ini.

Berkaca pada pengalaman itu,Rahmat lalu berencana akan meluas jangkauan MPP ke daerah yang jauh dari pusat kota seperti Bantargebang,Harapan Indah,Pondokgede dan Cibubur Jatisampurna.

Dengan demikian,warga yang ada di sana lebih mudah mendapatkan 40 layanan administrasi dari pemerintah daerah dan instansi lain.

“Persoalan tempat,itu hal gampang. Kita bisa bangun gedung atau kalau ingin cepat kita bisa sewa ruko,” imbuhnya.

Sedangkan untuk pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi,Rahmat akan mendatangi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ke kantornya di Cikarang Pusat. Dia yakin, persoalan ini akan segera selesai karena selain memiliki kesamaan partai dari Golkar,keinginan pemisahan aset ini juga telah dibahas sejak lama.

“Aset yang sudah dipisahkan nanti, akan kita masukan ke PDAM Tirta Patriot milik Kota Bekasi sendiri,” ucapnya.

Perluasan Bendungan

Sementara itu,Tri Adhianto Tjahyono  menambahkan program interaksi tata ruang dengan Provinsi Jawa Barat sangat perlu dilakukan dalam menata infrastruktur guna penanganan banjir.

Menurut dia interaksi ini perlu dirajut lebih dalam, mengingat Kota Bekasi dikelilingi dengan daerah lain Jawa Barat seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.

Dengan koordinasi ini,dia meyakini persoalan banjir akan lebih mudah ditangani karena Gubernur Jawa Barat ikut turun tangan dalam mengawasi penataan infrastruktur.

Dia mencontohkan,Kota Bekasi pada 2017 telah mengucurkan dana Rp 5 miliar untuk perluasan Bendung Koja seluas tiga hektar di Kelurahan Jatisari,Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Namun sayangnya, perluasan bendungan tersebut saat itu tidak ditanggapi Kabupaten Bogor. Padahal berdasarkan kesepakatan bersama, Kota Bekasi membangun bendungan tiga hektar dan sisanya 2,5 hektar lagi oleh Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor diminta turun tangan karena sisa lahan proyeknya masuk Desa Bojongkulur,Kecamatan Gunungputeri, Kabupaten Bogor. “Padahal penanganan banjir juga untuk warga Bojongkulur, sampai mereka demonstrasi ke pemerintah agar pindah administrasi jadi Kota Bekasi. Bogor sendiri yang punya wilayah malah nggak bikin,” kata Tri.

Terakhir,kata Tri,pemerintah akan membuat badan usaha baru yang mengurus persoalan sampah dan pasar. Saat ini, pengelolaan sampah dan pasar masih ditangani oleh dinas teknis yakni Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi.

Ke depan,dinas tidak lagi menjadi operator dalam memungut retribusi,namun sebagai pembuat kebijakan. “Jadi kerja dinas nanti lebih profesional dan fair (baik), karena tidak lagi menjadi operator tapi pembuat kebijakan,” ujar Tri.

Asisten Daerah III Kota Bekasi,Dadang Hidayat menambahkan,aparatur telah siap melaksanakan program yang digagas oleh kepala daerah terpilih. Program tersebut, kata dia,biasanya akan langsung dibahas pasca hari pelantikan kepala daerah.

“Sebagai aparatur kami siap melaksanakan tugas dari pimpinan, apalagi tugas yang diemban untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi,” kata Dadang.(wartakota/Ms)

Loading...

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.