GSBI Lakukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek Kasus PHK Pimpinan Serikat Buruh PT. Sungintex

PIMPINAN tingkat perusahaan serikat buruh garment dan tekstil gabungan serikat buruh indonesia (SBGTS-G-SBI) PT. Sungintex (Sioen Indonesia) dan Kuasa Hukumnya mendaftarkan gugatan perlawanan (verzet) atas Perkara Nomor: 12/Pdt SusPHI/2018/PN Bdg, yang sebelumnya perusahaan menggugat kepada para buruh yang di PHK sepihak dikarenakan para buruh mendirikan serikat yang menjadi pilihan para buruh.

PHK tersebut dimulai pada tanggal 13 Maret 2917- 13 April 2018 lalu hingga saat ini masih memperjuangkan hak-haknya yang telah dirampas oleh perusahaan PT. Sungintex. Sampai hari ini tidak membayarkan seluruh hak normatif para buruh yang di PHK sepihak,seiring Nota Pemeriksaan yang diturunkan dari Kementerian RI dan Pengawasan UPTD Wilayah II Disnankertrans Propinsi Jawa Barat tidak pula dijalankan oleh PT. Sungintex.

Ketika para buruh yang masih dalam proses perundingan tiba-tiba pihak perusahaan PT. Sungintex menggugat para buruh ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Atas gugatan tersebut SBGTS-GSBI PT.Sungintex Melawan putusan tersebut.
“Bahwa kami para buruh yang tergabung di serikat buruh SBGTS-GSBI PT. Sungintex  menyangkal seluruh  putusan yang tertuang di surat perkara nomor: 12/Pdt Sus-PHI/2018/PN Bdg.”Kata Ani Nurhayati,ketua SBGTS-GSBI PT. Sungintex di bekasi,sabtu (14/7/2018).

Ani juga mengatakan,bahwa sesungguhnya justeru pihak perusahaan PT. Sungintex yang tidak patuh terhadap Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia sekalipun telah terikat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dan PT. Sungintex  sebenarnya tidak mau tunduk pada hasil nota pemeriksaan baik daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi maupun UPTD Wilayah II Disnakertrans Propinsi Jawa Barat ,bahkan Nota Pemeriksaan Kementerian Tenaga Kerja RI,dengan mengabaikan seluruh Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan lembaga pemerintah tersebut.

“Bahwa PT. Sungintex (Sioen Indonesia) mau berlindung di hukum yang mana?, perintah negara saja berani diabaikan, bahkan dengan alasan yang dibuat-buat agar dapat menutupi rencana piciknya melalukan skema pemberangusan serikat buruh (union busting),lebih tragisnya lagi perusahaan dalam gugatannya di Pengadilan hubungan industrial (PHI) Bandung menyatakan bahwa perusahaan tutup,faktanya hari ini perusahaan masih terus berproduksi dengan cara banyak mempekerjakan buruh dengan sistem kerja buruh harian lepas (BHL) yang hanya di upah Rp. 100.000,-/harinya.” Ungkapnya.

Ani nurhayati juga memaparkan soal PHK sepihak yang dilakukan perusahaan terhadap buruh yang cuti hamil.

“Sebenarnya pelanggaran tidak hanya itu saja perusahaan ini juga melakukan PHK sepihak kepada buruh yang mengajukan cuti hamil dan melahirkan,sementara itu di PT. Sioen Semarang Asia salah satu Groupnya yang berkedudukan di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Semarang Jawa Tengah juga melakukan PHK kepada buruh perempuan yang tidak masuk karena sedang menunggu anaknya yang di rawat di rumah sakit,kasus yang kedua di perusahaan ini adalah melakukan PHK kepada buruh yang mengalami kecelakaan kerja cukup parah tanpa jaminan sosial,.”Papar Ani.

Peristiwa PHK para pimpinan serikat buruh tersebut pihak serilat buruh SBGTS-GSBI telah mendapatkan anjuran dari Disnaker kota Bekasi dimana pihak perusahaan di anjurkan untuk mempekerjakan kembali para buruh pada bulan Desember tahun 2017 lalu tetapi hal ini ditolak oleh pihak perusahaan.

“Atas dugaan pelanggaran norma kerja Kemenaker RI juga sudah mengeluarkan Nota Pemeriksaan agar PT. Sungintex (Sioen Indonesia) harus membayarkan hak para buruh yang di PHK sepihak termasuk membayarkan tunjangan hari rayanya, membayarkan penangguhan upah tahun 2013  tetapi hingga saat ini perusahaan mengabaikan nota pemeriksaan Kemenaker RI tersebut” Jelas Ani.(Ms)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.