DPR Serahkan Dokumen Penanganan Kali Bekasi Pada Pemerintah Pusat

Kali Bekasi
Kali Bekasi

Dokumen penanganan kali Bekasi diserahkan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. Dokumen tersebut berisikan permintaan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Jakarta agar segera melakukan restorasi normalisasi daerah aliran sungai (DAS) Bekasi.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI,Intan Fauzi,kali di Bekasi yang berada di wilayah Kota Bekasi,Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor perlu penanganan dengan kondisi pencemaran yang semakin parah. Daerah aliran sungai (DAS) Bekasi, yang perlu dinormalisasi yakni dari Sungai Cileungsi hingga Sungai Cikeas.

“Saya berharap, agar realisasi restorasi kali Bekasi dipercepat dan tidak boleh ditunda-tunda lagi mengingat kondisinya sudah sangat memprihatinkan,” ujar Intan Fauzi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Menurut Intan dokumen tersebut diserahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Ia menegaskan, pemerintah pusat harus bergerak lantaran Pemerintah Kota Bekasi dalam penanganan Kali Bekasi kurang optimal.
 
Pasalnya, aliran kali Bekasi hulunya aliran Kali Cileungsi dan Kali Cikeas yang berada di Kabupaten Bogor. Sehingga Pemkot Bekasi dengan kewenangannya tidak bisa menjangkau wilayah tersebut.

Pihaknya pun meminta koordinasi antara pemerintah pusat khususnya Kementerian LHK dan PUPR segera dilakukan dengan pemerintah daerah. Termasuk,4 drainase makro lainnya yang kondisinya memprihatinkan.

Kali Bekasi ini,sambungnya,merupakan sumber air baku bagi PDAM Tirta Patriot yang memiliki 30 ribu pelanggan. Sehingga menjadi sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“Permasalahan utama di Kota Bekasi dan Kota Depok air baku bersih untuk masyarakat. Kualitas ketersedian sumber air itu sangat terbatas karena hanya mengandalkan dari sumber air Ciliwung,” tuturnya.

Sementara untuk pemeliharannya nanti, legislator Depok dan Kota Bekasi ini mengaku akan mendorong peningkatan anggarannya. Pasalnya,daerah Dapil Jabar VI ini banyak sungai dan situ.

Penindakan hukum terhadap industri yang terbukti melakukan pencemaran dengan membuang limbah,menurut Intan, juga perlu dilakukan. “Saya paham dalam regulasi sungai dapat jadi tempat pembuangan limbah tapi tentu dengan harus di bawah baku mutu yang jadi patokan, izin Lingkungan Amdal, dan sarana IPAL,” ujarnya.

Dari catatannya ada 19 perusahaan diduga menjadi penyebab tercemarnya kali Bekasi. Persoalan kali di Bekasi ini terbilang mendesak, dan perbaikan tanggul sheet pile yang ambruk di bantaran Kali Bekasi juga harus dilakukan.

“Saya memiliki dokumentasi bahwa kalau hujan, perusahaan ini membuang limbah ke Kali Bekasi. Namun Pemkot Bekasi tidak berbuat apa-apa karena ujungnya berada di Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Kemudian,perbaikan kerusakan tanggul sheet pile di Cipendawa merupakan tanggung jawab BBWSCC yang berada di bawah Kementerian PUPR. Bila tidak, permukiman di sekitar kali tersebut akan kembali terendam jika ada banjir kiriman dari hulu.(okzn)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: