Catatan Perburuhan Menjelang Akhir Masa Jabatan Menaker

Menaker Hanif Dakhiri

Menaker,Hanif Dakhiri

Menjelang akhir masa jabatan menaker RI Hanif Dakhiri apa ya prestasinya selain lompat pagar di awal-awal ketika baru dilantik sebagai menteri,ini adalah pertanyaan menarik bagi saya dan buruh lainnya.

Padahal masih banyak masalah yang hingga hari ini tidak terselesaikan oleh menaker hingga jajaran disnaker propinsi hingga kabupaten/kota. Saya mencoba mencatat ada beberapa kasus pelanggaran hak buruh diantaranya pelanggaran pembayaran upah tanpa penangguhan di PT. Shinwon Ebenezer dan PT. Asietex Sinar Indopratama,dan tidak di bayarkannya selisih penangguhan upah di PT. Beesco Indonesia, dimana ketiga perusahaan tersebut ada Kabupaten Karawang, hingga hari ini UPTD Pengawasan dan bahkan kemenaker belum menindak perusahaan tersebut.

Loading...

Ini adalah gambaran situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang sebagai satu kawasan Industri dimana berdiri 1.500-an lebih perusahaan baik di kawasan industri maupun yang bercampur dengan kawasan pemukiman penduduk.

Tak kalah hebatnya juga bagaimana situasi buruh di Kabupaten Bekasi perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Coca Cola Bottling Indonesia misalnya juga memperkerjakan buruh dengan sistem kerja outsoursing bahkan borongan, demikian juga perusahaan makanan minuman lainnya seperti PT. Aje Indonesia [big cola] di kawasan Delta Silicon juga memperkerjakan buruh bagian produksi dengan sistem kerja outsoursing, jadi dapat dipastikan dengan 5.000-an perusahaan lainnya di Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan terbesar se Asia Tenggara masalah tersebut masih terus terjadi.

Kota Bekasi juga tak kalah menyedihkan perusahaan tutup sepihak juga terjadi sebagaimana terjadi pada PT. Selaras Kausa Busana [PT. SKB] di Bantar Gebang Kota Bekasi dimana perusahaan yang di pimpin perusahaan pengusaha asal Korea Selatan ini menutup dan menelantarkan para buruhnya. Perusahaan lainnya yang masih berdiri juga tidak kalah ironis seperti PT. Sungintex (Sioen Indonesia) juga masih di Bantar Gebang Kota Bekasi telah melakukan PHK sepihak kepada pimpinan dan anggota serikat buruh Independen, memperkerjakan buruh dengan status buruh harian lepas [BHL] dengan upah hanya Rp. 100.000/harinya.

Masalah di Kabupaten Karawang, Kota dan Kabupaten Bekasi yang menjadi wilayah pengawasan UPTD Ketenagakerjaan wilayah II Karawang hingga hari ini juga tidak ada tindaklanjut hanya sebatas mengeluarkan Nota Pemeriksaan dan Nota Pemeriksaan Khusus bahkan di lingkungan perusahaan PT. Coca Cola Bottling Indonesia dan PT. Aje Indonesia [big cola] pengawas sempat datang tetapi hingga hari ini tidak melakukan tindaklanjut dimana pengawas sempat menyampaikan bahwa di kedua perusahaan tersebut diperbolehkan melakukan rekrutmen buruh dengan status outsourcing karena sudah mendapat rekomendasi dari asosiasi perusahaan makanan dan minuman, ini adalah sesuatu hal yang aneh rekomendasi Asprim bisa mengalahkan peraturan menteri tenaga kerja. Dari situasi tersebut patut dapat di duga bahwa pengawasan yang sudah di pindahkan kepada Disnakertrans Propinsi juga belum berubah dari sebelumnya ketika pengawasan masih di Disnaker Kabupaten/kota.

Masih di wilayah lingkungan kerja Disnakertrans Propinsi Jawa Barat saya mencatat bahwa di kabupaten Bogor juga banyak perusahaan melakukan pelanggaran hukum dan bahkan ada indikasi pelanggaran pidana ketenagakerjaan hal ini sebagaimana terjadi di lingkungan kerja PT. Sunindo Adipersada, sebuah perusahaan yang memproduksi boneka untuk pasaran ekspor ke Eropa, Amerika dan beberapa Negara Asia yang berkedudukan di Cileungsi Kabupaten Bogor.

Dimana perusahaan ini banyak melakukan pelanggaran hak buruh seperti membayar upah di bawah ketentuan, membayar lembur di bawah ketentuan, melakukan PHK sepihak kepada para buruh yang menuntut pembayaran upah yang sudah dua bulan tidak di bayarkan pada bulan Oktober dan November 2018 lalu, BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan yang menunggak pembayarannya padahal setiap bulan para buruh di potong upahnya, bahkan atas situasi ini seorang buruh akhirnya meninggal dunia ketika di tolak berobat karena BPJS Kesehatanya tidak aktif pada bulan Oktober 2018 lalu, terakhir pada saat libur lebaran tahun ini upah buruh juga hanya di bayar 30% saja ketika para buruh sedang libur cuti lebaran.

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor juga sudah melakukan pemeriksaan dan telah pula mengeluarkan nota pemeriksaan dan nota pemeriksaan khusus bulan Januari 2019 lalu tetapi itu semua di abaikan dan hingga hari ini saya belum melihat langkah kongkret PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap PT. Sunindo Adipersada, dimana ketika serikat buruh bertanya UPTD mengatakan bahwa masih dalam proses.

Situasi di Kabupaten Bogor terkini adalah di berlakukannya upah khusus bagi 33 (tiga puluh tiga) perusahaan Garmen oleh Ridwan Kamil Gubenur Jawa Barat yang mengeluarkan SK Gubernur pada bulan Mei 2019 ini, dimana perusahaan tersebut boleh membayar upah Rp. 3.300.000,-an/bulan padahal upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bogor adalah Rp. 3.763.405/perbulan.

Sukabumi sebagai kawasan industri baru di wilayah Jawa Barat tidak kalah buruknya situasi ketenagakerjaannya terakhir adalah penutupan PT. Sentosa Utama Garmindo [PT. SUG] yang juga menelantarkan 1000-an buruhnya pada awal tahun ini, padahal jika bicara upah Sukabumi masih jauh di bawah upah yang di berlakukan di wilayah Jabodetabek dan Karawang.

Demikian pula perusahaan-perusahaan perkebunan baik Sawit maupun tebu untuk produksi gula, saya mencatat perusahaan perkebunan di wilayah Sumatera seperti PT. Adi Tarwan dan Eka Jaya di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan juga melakukan pelanggaran hak buruh melakukan PHK kepada para buruh yang menuntut pembayaran upah lembur yang tidak di bayarkan pada akhir tahun lalu hingga awal tahun 2019 ini. Masih di lokasi yang sama PT. Sawit Mas Sejahtera sebuah perusahaan perkebunan sawit dari Sinarmas Group juga melakukan PHK berantai kepada pimpinan serikat buruh Independen, bahkan Fauzi Azwar ketua SBPKS-GSBI PT. SMS di PHK sepihak dengan alasan karena ikut menandatangi petisi kepada presiden dan presiden Uni Eropa agar memperbaiki situasi buruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Itu adalah gambaran situasi perburuhan di Indonesia menjelang akhir periode Kabinet Indonesia Kerja dimana Hanif Dakhiri menjadi menakernya.

Tidak terpilihnya Hanif Dakhiri sebagai anggota DPR pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 ini bisa jadi adalah bukti bahwa buruh Indonesia tidak merasakan kehadiran menaker pada persoalan mereka, padahal daerah pemilihan yang di pilih Hanif adalah Kota Bekasi hingga kota Depok dimana kedua wilayah tersebut adalah basis pemukiman buruh.

Dari ujung timur tanah Papua PHK sepihak kepada 8.300 buruh PT. Freeport Indonesia yang hingga hari ini belum terselesaikan adalah juga hutang yang harus diselesaikan oleh pemerintah khususnya menaker.

Masih ada waktu bagi menaker beberapa bulan lagi seandainya tidak menjadi menaker lagi untuk menunjukan keberpihakanya kepada klas buruh Indonesia, janganlah terus bersembunyi di dalam retorika keterbatasan dana dan tenaga karena setidaknya ada yang baik dan bisa dilakukan dengan kondisi kongret dalam keterbatasan tersebut.

Sisa waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan kedepan memang tidaklah cukup banyak untuk merubah semuanya tapi waktu 3 (tiga) bulan tersebut bisa jadi cukup banyak jika mau membuat sedikit saja kemajuan.

Jakarta,10 Juni 2019

Ismet Inoni
Kepala Departemen Organisasi DPP GSBI

Loading...

You may also like...

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.