Cara Kota Bekasi Atasi Kemacetan,1.200 Angkot Bakal Dikonversi Jadi 400 Bus

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi akan mengganti sekitar 1.200 angkutan kota (angkot) menjadi 400 angkutan bus melalui program konversi. Kebijakan ini akan diterapkan pada 2019.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bekasi Fathikun mengatakan, program konversi adalah menggabung tiga unit angkot menjadi satu bus,maka diproyeksikan jumlah angkutan bus yang akan tersedia berkisar 400 unit. Kebijakan ini dalam rangka meminimalisasi dampak kemacetan di wilayah perkotaan.

“Kondisi sekarang jumlah angkot di Kota Bekasi berkisar 1.200 unit. Harapan kami dengan mengurangi jumlah unit, maka angkutan massal di Kota Bekasi bisa berjalan optimal,”kata Fathikun di Bekasi, Rabu (19/9/2018).

Menurut Fathikun,program konversi angkot saat ini tengah berjalan di sejumlah daerah di antaranya DKI Jakarta, Kota Bogor, dan Kota Bandung. Pada tahap awal, Pemkot Bekasi telah membeli sembilan unit bus Transpatriot yang diproyeksikan beroperasi dalam waktu dekat.

“Untuk di Kota Bekasi masih dalam proses kajian pada tahun ini,karena lintasan untuk angkutan massal balum sepenuhnya memadai,” ujar dia.

Saat ini, Dishub Bekasi masih melakukan kajian teknis yang meliputi luas badan jalan hingga peraturan pemerintah. Kajian teknis melibatkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan infrastruktur jalan penunjang angkutan bus yang memadai.

“Lebar jalan saat ini di Kota Bekasi masih kurang memadai untuk bus. Luasan badan jalannya harus disesuaikan dengan besaran kendaraan, ranahnya ada di Dinas BMSDA, kajian itu akan ditembuskan ke Bappeda,” tutur dia.

Selain itu,Pemkot Bekasi juga melibatkan Badan Penglola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam setiap tahapan kajian yang dilakukan pada tahun ini. Menurutnya, selain persoalan badan jalan,masalah teknis yang berkaitan dengan larangan pembelian mobil bekas dalam program konversi juga masuk dalam kajian.

“Kalau pembelian aset bekas tidak bisa dilakukan oleh dana pemerintah. Paling tidak,mereka (pengusaha) kami berikan kewenangan sebagai operator,” ucap dia.

Menurut Fathikun,pengusaha angkot rencananya dijadikan sebagai operator pelaksana angkutan bus pada lintasan tertentu yang disepakati bersama.

“Konsep bisnis mereka akan terintegerasi, kami harap pengusaha ini mau menjadi penyedia jasa sekaligus operator di lintasan tertentu, paling tidak harus berbandan hukum,” kata Fathikun.(*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: