Buruhnya Tuntut Upah 2019 Naik 10 Persen, PT.KFN Lakukan Tripartit

Belum adanya penetapan nilai upah sektoral 2019 di kota bekasi disebabkan belum adanya asosiasi sektoral. Hal tersebut menjadikan dasar Gabungan serikat buruh indonesia (GSBI) PT.Komponen futaba nusapersada (PT.KFN) mendesak agar pihak perusahaan menaikan upah sebesar 10%.

Loading...

Lain dari pertemuan biasanya, pada hari ini,pihak PT.KFN mengundang perwakilan dari pegawai disnaker kota bekasi sebanyak tigak orang.

Dan ini menjadi pertemuan kali ketiga antara pihak perusahaan PT.KFN dan serikat buruh GSBI.

“Intinya dalam pertemuan hari ini pihak disnaker menegaskan serta mengarahkan bahwa besaran upah sektoral ditentukan melalui perundingan bipartit antara kami (GSBI) dan perusahaan dan itu sangat lebih baik seperti dijelaskan tadi oleh pihak disnaker,bahwa tentang kemampuan,produktifitas perusahaan yang lebih tahu itu adalah perusahaan dan karyawan di perusahaan tersebut,jadi bukan pemerintah yang menetapkan upah tersebut atau pihak mana pun,menurut kami,apa yang di jelaskan pihak disnaker saat pertemuan hari ini Sangat baik dan mencerahkan tim perunding” Jelas purwanto salah satu anggota tim perunding GSBI saat menerangkan hasil tripartit,Jumat (18/1/2019).

Selain itu kata purwanto,saat ditanya soal upah sektoral yang tak kunjung ditetapkan,pihak disnaker mengatakan bahwa soal umsk kota bekasi 2019 kondisinya masih sebatas pengelompokan sektoral.

“Jangankan menetapkan merundingkan besaran angka upah sektoral saja belum,dan menurut pihak disnaker yang berhak merundingkan UMSK yaitu asosiasi pengusaha sektoral dan dewan pengupahan, persoalannya adalah di kota bekasi belum ada asosiasi sektoral” Ungkap Purwanto.

Rencananya perundingan terakhir akan dilanjutkan pada hari senin tanggl 21 januari dan pihak serikat GSBI PT.KFN berharap pada tanggal tersebut besaran angka tuntutan 10 persen bisa dikabulkan oleh perusahaan.

“Pada perundingan terakhir nanti harapan kami adalah bulan januari ini karyawan PT.KFN sudah bisa menikmati kenaikan gaji sebesar 10 persen tanpa harus menunggu SK gubernur Jawabarat” Tegasnya.(Ms)

Loading...
Author Image
Bekasicityzen

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.