Buruh Perempuan Perlu Kesempatan Yang Sama Di Serikat Buruh

Di kutip dari merdeka.com Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker,Haiyani mengatakan,dalam menentukan tim perundingan pembuatan PKB,peraturan perundang undangan hanya mengamanatkan masing-masing tim baik perwakilan perusahaan mau pun Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling banyak sembilan orang.Sehingga komposisi tim keterwakilan dalam perundingan PKB ditentukan oleh Manajemen, Pengurus dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Kami berharap agar Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan kesempatan yang sama kepada pekerja wanita untuk menjadi Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan tim perundingan dalam pembuatan PKB,” ujar Haiyani.

Diungkapkan Haiyani, pihaknya bersama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi Dalam Pekerjaan.Langkah tersebut dinilai Haiyani sangat strategis untuk membangun koordinasi dan jejaring dengan pemerintah daerah terkait.

“Upaya pemerintah pusat tidak akan ada artinya tanpa adanya dukungan serta komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh serta organisasi pengusaha dalam mencegah ketidaksetaraan dan diskriminasi di tempat kerja,” tandasnya.(*)

You may also like...

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.