Jum. Nov 22nd, 2019

Buruh Kota Bekasi Tuntut Kenaikan UMSK 15 Persen

2 min read
Walikota Bekasi Rahmat Efendi Temui Massa buruh diatas mobil komando,Selasa (29/10/2019).

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bekasi,Selasa (29/10/2019),menuntut segera ditetapkannya Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kota Bekasi tahun 2020.

Buruh meminta UMSK Kota Bekasi 2020 mengalami kenaikan 15 persen dibandingkan UMSK Kota Bekasi tahun 2019.

Loading...

Perwakilan FSPMI Aep Risnandar mengatakan, besaran kenaikan upah yang diajukan buruh mengacu pada hasil survei kebutuhan hidup layak, bukan berpatokan pada rumus perhitungan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

“Kami sudah melakukan survei KHL ke pasar dengan mengacu pada 78 item. Hasilnya,biaya kebutuhan hidup layak di Bekasi berkisar Rp 5 juta atau setara dengan kenaikan 15 persen dibandingkan UMK tahun 2019 yang diputuskan sebesar Rp 4,4 juta,”kata Aep.

Buruh mendesak,hasil survey KHL yang telah dilakukan tersebut yang dijadikan acuan penentuan besar UMK dan UMSK tahun 2020.

“Alias dikembalikan lagi prosedur penetapannya seperti sebelum keluarnya PP 78, karenanya salah satu tuntutan aksi kami ini juga ialah agar pembahasan UMK yang tengah bergulir tidak mengacu pada rumus perhitungan sesuai PP 78 yang hanya mengakomodir kenaikan 8,51 persen untuk tahun 2020,” katanya.

Selain memperjuangkan kenaikan upah sebesar 15 persen,dalam aksi tersebut buruh juga menyampaikan tuntutan agar besaran UMSK bisa ditetapkan sesegera mungkin. Dengan demikian,per 1 Januari 2020, buruh sudah mendapatkan upah sesuai hasil keputusan yang disepakati.

“Tahapannya memang UMP dulu yang segera disahkan 1 November 2019 ini, lalu disusul UMK pada 21 Novembet 2019. Kami ingin angka UMSK 2020 pun bisa segera diputuskan tanpa harus melalui pembahasan yang berlarut dan berdampak pada keterlambatan pengesahan,”katanya.

Aep mencontohkan, UMSK Kota Bekasi yang baru disahkan pada Agustus 2019. Meskipun menerima rapel kenaikan karena keputusan yang mengikat mundur, tapi buruh tetap merasa dirugikan.

“Tahun lalu pun kami memperjuangkan kenaikan 18 persen, tapi keinginan itu ditolak dalam rangkaian pembahasan yang panjang. Lalu akhirnya pemerintah yang mengambil keputusan dengan mengacu pada kenaikan sesuai PP 78. Kami tak ingin mekanisme seperti itu tidak terulang lagi untuk pembahasan upah 2020,”katanya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang menemui langsung para buruh mengatakan pemerintah siap memfasilitasi keinginan buruh. “Saya janjikan, penetapan UMSK 2020 tidak akan lebih dari Desember 2019,” ucapnya.

Kemudian,mengenai poin rincian tuntutan buruh perihal kenaikan 15 persen,Rahmat meminta perwakilan buruh menemuinya pada Rabu, 30 oktober 2019 guna membahas hal tersebut lebih lanjut.(*)

Loading...

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.