Besok Walikota Bekasi Resmikan Mal Pelayanan Publik Pondokgede

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bekasi
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bekasi

WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi bakal meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Mal Atrium Pondokgede pada Senin (8/10) pagi.

Keberadaan MPP ini merupakan layanan kedua setelah Kota Bekasimeresmikan MPP Mal Pasar Proyek di Bekasi Timur pada Senin, 12 Februari 2018 lalu.

“Peresmian MPP Pondokgede masuk dalam program 100 hari kerja saya dengan Mas Tri (Wakil Wali KotaBekasi Tri Adhianto Tjahyono),” kata Rahmat pada Minggu (7/10/2018).

Menurut dia,karena masuk dalam program 100 hari kerja, maka MPP harus segera diresmikan pasca dia dan Tri dilantik menjadi kepala daerah pada Kamis (20/9) lalu.

Rahmat menilai, perluasan MPP sudah dinanti masyarakat.

Hal itu terbukti saat masih uji coba,MPP Pondokgede sudah dipenuhi warga yang mengurus berbagai dokumen kepada instansi terkait.

“Keberadaan MPP Pondokgede juga bertujuan untuk memecah konsentrasi pemohon yang datang ke MPP Pasar Proyek dan lembaga yang dituju,” ujar Rahmat.

Bukan hanya MPP Pondokgede, kata dia,pemerintah menargetkan bakal ada pembukaan tiga MPP lagi pada tahun ini. Ketiga MPP berikutnya di Plaza Cibubur Kecamatan Jatisampurna, Kota Harapan Indah Kecamatan Medansatria dan di wilayah Kecamatan Bantargebang.

“Untuk bangunannya kita bisa gandeng pihak ketiga selaku pengelola mal seperti halnya Pondokgede dan Mal Atrium,” katanya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Lintong Dianto Putra menambahkan, jumlah pemohon di MPP Pasar Proyek cukup tinggi sekitar 900-1.000 per hari.

Dia menilai,MPP yang dibangun pemerintah daerah sangat memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Selain mengurus dokumen, mereka juga bisa berbelanja untuk keperluan rumah tangga atau lainnya di dalam mal tersebut atau kita kenal sebagai one stop shoping.

Karena itu,pembangunan MPP di dalam mal sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi khususnya terhadap pedagang atau tenant yang ada di sana.

“Mal yang awalnya sepi pembeli, pasti bakal dikunjungi pembeli karena masyarakat akan ke sana untuk mengurus dokumennya,” jelasnya.

Kata Lintong,perluasan layanan MPP merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan.

Meski di dalam aturannya tidak mengharuskan setiap daerah memiliki lebih dari satu MPP, namun khusus untuk Kota Bekasidisesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

“Semangatnya adalah mendekatkan,memudahkan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Kota Bekasi ini ada 56 kelurahan dan 12 kecamatan dengan populasi penduduk yang mencapai 2,7 juta jiwa. Kalau cuma satu MPP-nya kasihan juga warga yang jangkauannya jauh harus datang ke MPP eksisting saat ini,” ucapnya.

Berdasarkan pendatannya ada puluhan layanan yang dibuka pemerintah daerah dengan menggandeng lembaga lain di MPP.

Misalnya perizinan di DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja,Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, PDAM Tirta Patriot,Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat),Polrestro BekasiKota, Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Bekasi,Bank Jawa Barat dan Banteng (BJB),Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot.

Menurutnya, pada 2019 pemerintah akan menambah layanan dengan lembaga vertikal lainnya seperti Pengadilan Negeri Bekasi,Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Kantor Imigrasi, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi.

“Kalau sudah tergabung dengan lembaga vertikal lainnya, mereka tidak perlu ke kantor lembaga terkait tapi bisa datangi MPP,” ujarnya.(*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.