​Gemerlap Perjuangan Upah Sektoral di Kalangan Buruh Kota Bekasi


Geliat perjuangan upah sektoral sampai hari ini masih menjadi issu sentral di kalangan pekerja,dari berbagai sektor diwilayah jawa barat khususnya daerah yang masuk dalam kawasan industri padat modal karena hampir kebanyakan sektor sektor itulah yang terdampak akibat belum adanya kejelasan mekanisme maupun ketegasasan pengusaha sektoral.
“Seperti yang terjadi di wilayah kota bekasi,akibat dari lambatnya regulasi upah sektoral berdampak kepada kelangsungan kehidupan buruh di tambah sikap dari asosiasi pengusaha yang sampai hari ini belum menunjukan sikap” Kata Supriyanto

Sebelumnya diberitakan aliansi serikat buruh se-kota bekasi adakan pertemuan tentang aksi unjuk rasa tanggal 13 february besok (BACA Konsolidasikan Kekuatan,Buruh Se-Kota Bekasi Tetap Akan Lakukan Aksi Pada 16 February)

 

Supriyanto menjelaskan fenomena yang berkembang  beberapa pimpinan serikat buruh melakukan konsolidasi yang tujuannya secara politik mendorong pihak pihak yang kompeten segera melakukan langkah konkrit,dalam hal ini pengusaha dan dewan pengupahan kota Bekasi dengan memunculkan beberapa skema

Pertama menekan  kepada pemerintah untuk hadir dan ambil bagian guna menyelesaikan persoalan upah sektoral ini khususnya di kota bekasi

Kedua mendorong kepada pemerintah untuk mengambil langkah konkrit dengan menekan kepada asosiasi pengusaha sektoral segera memutuskan besaran kenaikan upah sektoral

Ketiga memberikan ultimatum keras kepada pihak pihak yang berkepentingan khususnya jajaran pemkot kota bekasi bila mana poin poin dalam tuntutan buruh tidak segera di realisasikan maka beberapa elemen serikat buruh akan melakukan aksi turun ke jalan yang di pusatkan dilingkungan pemerintahan dan beberapa tempat lainya di antaranya kantor Apindo,Disnakertrans juga kantor DPRD kota Bekasi.

Penentuan upah sektoral 3 tahun terakhir adalah terlama dan terburuk akibat dari peraturan pemerintah 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

BACA JUGA: 

Terkait Agenda Kerja Organisasi,GSBI PT.KFN Gelar Diskusi Internal

Serikat Buruh GSBI PT.KFN,Desak Perusahaan Agar Tetapkan UMSK 2018 

 

Rapat Evaluasi Serikat Buruh GSBI PT.KFN Terkait Tuntutan Kepada Pihak Perusahaan  


Belum Adanya Kepastian Soal Uang Resign,GSBI PT.KFN Ajukan Kembali Perundingan

 

Sementara di tempat yang berbeda di perusahaan PT.komponen futaba nusapersada (KFN) jumat (10/2/2018) menjalankan perunfingan dengan pihak perusahaan agenda pembahasan lanjutan terkait uang pisah bagi karyawan yang resign 

Pihak perusahaan yang di wakili oleh Andi Rusli selaku HRD,jason dan siandy selaku GM produksi PT.KFN,sementara dari pihak serikat buruh GSBI diwakili oleh Sukarni,Suratman,Supriyanto dan bayu prasetyo membahas soal uang pisah bagi karyawan resign

Pembahasan uang pisah ini sudah berjalan cukup panjang bahkan sudah yang ke-sekian kalinya di rundingkan dan sempat melibatkan pihak pengawas tenaga kerja kota bekasi namun secara,nominal belum menghasilkan kesepakatan terkait nominalya sementara perjalanan panjang diskusi ini baru menghasilkan beberapa risalah” Papar Supriyanto ketua Advokasi GSBI PT.KFN

Sementara itu sukarni wakil ketua bidang diklat dan propaganda kepada bekasicityzen.com menjelaskan terkait hal tersebut perusahaan PT.KFN akan memberikan tawaran yang tadinya hanya memberikan kompensasi uang pisah sebesar 500 ribu  fletall masa kerja namun setelah pendiskusian muncul tawaran yang nominalnya 300 ribu dengan great masa kerja sampai dengan masa 12-up saja
“Namun demikian pihak serikat buruh belum menyepakati dan meminta untuk di diskusikan lebih lanjut agar mendapatkan hasil yg rasional” Jelas sukarni wakil ketua diklat propaganda GSBI PT.KFN

Sukarni menambahkan,akhirnya setelah melakukan diskusi panjang maka di sepakati ada diskusi lanjutan terkait uang pisah dan dari pihak serikat mengajukan formulasi yang rasional dan proporsional

 “Secara organisasi kami berharap agar persoalan uang pisah di PT.KFN ini segera ada kejelasan,mengingat agenda kerja organisasi masih banyak di antaranya adalah soal  bonus akhir tahun tahun 2017 dan pengajuan pembuatan PKB” Pungkas Sukarni. (Prie)

Tinggalkan Balasan